Latar belakang didirikan jurusan Hukum Bisnis Syariah adalah adanya pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang disusul terbitnya UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara dan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang memungkinkan dibukanya perbankan syariah dan terbuka peluang besar untuk ber-muamalah maliyyah secara syariah. Aturan ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk pendirian perbankan syariah.

 

Perkembangan industri keuangan syariah harus diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai agar dapat menjalankan peran dan fungsi dengan baik. Menurut Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, dalam jangka waktu sepuluh tahun ke depan, dibutuhkan tidak kurang 10.000 sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan keahlian di bidang perbankan syariah.

 

Dengan belajar mengenai ilmu syariah, lulusan jurusan Hukum Bisnis Syariah bisa mengembangkan diri melalui keterampilan kewirausahaan yang berbasis syariah. Namun, ada pula beberapa profesi yang berpeluang diisi oleh lulusan jurusan ini, yaitu:

  1. Hakim Pengadilan Agama yang menyelesaikan perkara ekonomi/bisnis syariah,
  2. Praktisi bisnis keuangan syariah, baik di bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya (pasar modal, pegadaian, asuransi, koperasi),
  3. Menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan,
  4. Staf ahli Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,
  5. Staf ahli Badan Arbitrase Syariah Nasional,
  6. Staf ahli Badan Amil Zakat, serta
  7. Praktisi hukum di lingkung Pengadilan Agama (panitia, juru sita, staf administrasi, pengacara, konsultan hukum bisnis).

 

Contoh kurikulum bisa dilihat di: http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/prodi/hbs/kurikulum

 

 

Referensi:

http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/prodi54/hbs28 (diakses pada 5 Februari 2015)

http://trunojoyo.ac.id/fakultas/hbs.html (diakses pada 5 Februari 2015)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *